Beranda

DAFTAR BERITA

Rabu, 29 Desember 2010

Arahkan Perluasan Kota ke Bontang Lestari

Wali Kota Bontang Sofyan Hasdam akan mengakhiri masa jabatannya selaku kepala daerah pada Maret 2011 mendatang. Banyak kemajuan yang telah dicapai dokter spesialis syaraf ini selama memimpin Kota Bontang. Berikut intisari LKPj akhir masa jabatannya yang ditulis bersambung sebagaimana telah disampaikan pada Rapat ParipurnaDPRD Kota Bontang belum lama ini.

PENYAMPAIANLaporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Masa Jabatan Wali Kota Bontang kepada DPRD Kota Bontang merupakan amanat dari Undang Undang(UU)Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 27 Ayat (2) disebutkan bahwa, Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan kepala daerahberkewajiban menyampaikan LKPjkepada DPRD.
UUNomor 32 tahun 2004 tersebut juga mendorong semua pihak untuk membangun pola hubungan kerja kesetaraan, utamanya antara eksekutif dan legislatif dalam koridor hubungan checks and balance. Prinsip kesetaraan ini terjabarkan dalam mekanisme penyusunan RAPBD, baik pemerintah daerah maupun DPRD sama-sama memiliki hak dan kewajiban untuk menyusun rancangan anggaran dengan berpedoman pada peraturan dan perundangan yang berlaku serta berorientasi pada pelayanan publik.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan budaya politik demokrasi adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat Kota Bontang.
Dalam kerangka prinsip dasar dan norma juridis seperti itulah LKPjakhir masa jabatan WaliKota Bontang ini disusun dan disampaikan, dengan harapan dapat melahirkan satu pemahaman yang sama tentang kinerja pelaksanaan tugas dan tanggung jawab WaliKota Bontang selama periode 2006-2011.
Disampaikan Wali Kota Sofyan Hasdam bahwa, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan APBD selama tahun 2006-2010,banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi. Namun semuanya itukata wali kota dapat disikapi dan diperlakukan sebagai peluang dan pendorong untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui penyampaian LKPj, kepala daerah kepada pemerintah dan DPRD, diharapkanpuladapat terwujud adanya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
Tahapan implementasi  Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2006-2011, yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2010,dijabarkan secara bertahap dalam rencana kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang yang disusun melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan daerah tahunan. RKPD tersebut kata wali kota merupakan bahan pokok untuk menyusun APBD sejak Tahun Anggaran 2006 hingga Tahun 2010.
“Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2006-2011, bahwa prioritas pembangunan kita pada tahun 2006-2011 meliputi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan potensi ekonomi, pembangunan dan pengembangan infrastruktur, serta peningkatan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun implementasi dari prioritas-prioritas tersebut tercermin di dalam penjabaran program dan kegiatan yang dilakukan dalam kurun waktu 2006 hingga saat ini,” kata wali kota.
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang, wali kota menjelaskan, berdasarkan hasil sensus penduduk 2010lalu, jumlah penduduk Kota Bontang adalah 140.787 jiwa. Jumlah tersebut tersebar di tiga wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Bontang Utara 58.829 jiwa (41,79%), Kecamatan Bontang Selatan 57.047 jiwa (40,52%), dan Kecamatan Bontang Barat 24.911 jiwa (17,69%).
Apabila dibandingkan dengan luas daratannya, maka kepadatan penduduk Kota Bontang adalah 952 jiwa/km2. Walaupun demikian, kepadatan tersebut tidak merata baik pada wilayah kecamatan maupun kelurahan. Kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Bontang Utara, yakni 2.245 jiwa/km2, disusul Kecamatan Bontang Barat 1.448 jiwa/km2, dan terendah Kecamatan Bontang Selatan sebesar 546 jiwa/km2.
Dalam rangka pemerataan pendudukini, pemerintah KotaBontang lanjur wali kota telah berusaha mengarahkan perluasan kota,terutama ke Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan. Upaya tersebut dipercepat dengan membuka akses darat ke Bontang Lestari melalui pembangunan Jalan Sukarno-Hatta yang diikuti dengan pembangunan pusat pemerintahan, perumahan PNS dan sarana olahraga.
Dari data jumlah penduduk 2006 sampai 2010 ini, penduduk Kota Bontang tumbuh sebesar 15.600 jiwa atau terjadi penambahan jumlah penduduk rata-rata setiap tahunnya sebesar 3.120 jiwa(2,50%). Walau demikian, laju pertumbuhan penduduk ini masih cenderung menurun setiap tahunnya.
Dikatakan wali kota, pertumbuhan penduduk ini merupakan potensi, khususnya dalam hal ketersediaan tenaga kerja. Namun disisi lain, terjadinya peningkatan jumlah penduduk tersebut juga mengandung konsekuensi pada semakin beratnya tugas dan tanggungjawab Pemkot Bontang untuk menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan publik serta mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.

sumber http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=84189

0 komentar:

Poskan Komentar

Silahkan Gunakan Kotak Komentar ini